Pengertian Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis

Konstitusi adalah landasan hukum yang digunakan dalam pembentukan dan pengelolaan negara. Sebagai contoh, di Indonesia, terdapat Konstitusi berbentuk Undang-Undang Dasar 1945 yang digunakan untuk mengatur serta mengelola pemerintahan di negara ini. Seperti yang dijelaskan dalam buku “Ilmu Negara” (2020) oleh Ramiyanto dan Karyadin, konstitusi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis.

Secara umum, konstitusi tertulis adalah aturan yang tertulis dan dapat diakses oleh masyarakat. Konstitusi tertulis ini menguraikan kerangka dan tugas pokok penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Biasanya, konstitusi tertulis berbentuk dokumen resmi yang menjelaskan cara kerja, fungsi, wewenang, dan tugas dari lembaga-lembaga pemerintah.

Dalam buku “Sendi-sendi Hukum Konstitusional” (2020) oleh Hotma P. Sibuea dan Asmak ul Hosnah, konstitusi tertulis mengatur aspek-aspek dasar, termasuk tugas dan wewenang organ-organ negara, serta hak-hak dan kewajiban warga negara, termasuk hak asasi manusia. Sementara itu, konstitusi tidak tertulis merujuk pada aturan yang tidak diungkapkan secara tertulis, melainkan berdasarkan tradisi dan praktik lisan.

Menurut penjelasan dalam buku “Kewarganegaraan” (2022) yang ditulis oleh Ahmad Asroni, dkk, konstitusi tidak tertulis ini tidak tersedia dalam bentuk naskah resmi. Namun, jenis konstitusi ini tetap memiliki keberadaan yang kuat dalam masyarakat karena didasarkan pada tradisi. Konstitusi tidak tertulis ini sering disebut sebagai konvensi dan mencakup kebiasaan, tradisi, serta adat istiadat masyarakat tertentu. Keberadaan konvensi ini mencerminkan pentingnya penghargaan terhadap nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat dalam masyarakat.

Baca juga: PENJELASAN KONSTITUSI (UUD 1945) INDONESIA 

Perbedaan Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis

Konstitusi tertulis adalah serangkaian peraturan dasar yang diadopsi untuk mengatur organisasi, struktur, dan tata kelola suatu negara dalam kerangka hukum negara. Sebagai contoh, di Indonesia, terdapat Konstitusi berbentuk Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur berbagai aspek pemerintahan di negara ini. Konstitusi tertulis mengandung aspek-aspek yang bersifat fundamental bagi suatu negara.

Karena itu, konstitusi tertulis memiliki sifat yang lebih tegas jika dibandingkan dengan konstitusi tidak tertulis atau konvensi. Selain itu, konstitusi tertulis juga memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi daripada konvensi. Hal ini karena penyusunan konstitusi tertulis melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang dalam proses pembuatannya. Ciri-ciri konstitusi tertulis, menurut Prof. Dr. Miriam Budiardjo dalam “Dasar-Dasar Ilmu Politik,” mencakup:

• Pengaturan tentang struktur organisasi negara, termasuk pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta penyelesaian sengketa yurisdiksi.
• Perlindungan hak asasi manusia, yang sering diatur dalam dokumen terpisah yang disebut “Bill of Rights.”
• Prosedur untuk mengubah undang-undang dasar.
• Larangan terhadap perubahan sifat tertentu dari undang-undang dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Sementara itu, konstitusi tidak tertulis atau konvensi merujuk pada norma-norma dan praktik dalam sistem pemerintahan suatu negara yang tidak tertulis dalam sebuah dokumen resmi. Konvensi ini memiliki kekuatan hukum dan harus sejalan dengan konstitusi tertulis. Contoh dalam konteks Indonesia adalah pidato kenegaraan presiden pada tanggal 16 Agustus dan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Meskipun tidak tertulis, konvensi ini masih memiliki dampak yang signifikan dalam praktik ketatanegaraan.

Perbedaan utama antara konstitusi tertulis dan tidak tertulis adalah penulisan naskah. Konstitusi tertulis terdokumentasikan dalam naskah atau beberapa naskah, sementara konstitusi tidak tertulis mengandung ketentuan-ketentuan yang tersebar dalam berbagai konvensi, undang-undang biasa, dan norma-norma ketatanegaraan.

Namun, perlu dicatat bahwa perbedaan ini berasal dari sejarah perkembangan konstitusi dan kodifikasi hukum, dan penggunaan istilah “konstitusi tidak tertulis” lebih bersifat perbandingan dengan konstitusi modern yang umumnya tertulis dalam naskah tunggal atau beberapa naskah.

Baca juga: Mahkamah Konstitusi: Negative Legislator Menuju Positive Legislator

Kelemahan & Kelebihan Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis

Ada beberapa kelebihan yang terdapat pada sistem konstitusi tertulis ini, diantaranya:

1. Undang-undang lebih besar kewibawaannya daripada konvensi;
2. Pelanggaran terhadap undang-undang lebih mudah diketahui dan dapat diambil tindakan lebih cepat. Untuk seorang hakim lebih gampang menafsirkan undng-undang daripada konvensi yang tidak tertulis;
3. Undang-undang dasar biasanya terang dan tegas perumusannya. Konvensi biasanya timbul dari kebiasaan, dan kadang-kadang sukar menetapkan kapan suatu kebiasaan menjadi konvensi.
4. Adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Dan yang terakhir yakni, Konstitusi tidak tertulis atau konvensi, yaitu peraturan yang tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara.

Disisi lain, meskipun memiliki banyak kelebihan, nyatanya tidak dapat dipungkiri bahwa pada Konstitusi tertulis juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya:

1. Tidak cocok untuk sistem pemerintahan kesatuan;
2. Sifat kaku konstitusi tertulis mempersulit amandemen;
3. Menunda fungsi pemerintahan. Tindakan pengadilan yang sering dan pernyataan tindakan pemerintah terburuk yang tidak konstitusional dapat menyebabkan keterlambatan pegawai pemerintah;
4. Adanya masalah interpretasi akibat kekakuannya;
5. Kecenderungan menimbulkan ketegangan politik. Konstitusi tertulis dapat menyebabkan ketidakpuasan terus-menerus terutama jika itu menguntungkan beberapa bagian negara;
6. Karena kesadaran yang ditimbulkannya terhadap hak-hak rakyat, hal itu dapat membawa tentang litigasi konstan (pergi ke pengadilan hukum lebih sering) antara orang-orang atau antara orang-orang dan pemerintah.

Sama halnya seperti sistem konstitusi tertulis, sistem konstitusi tidak tertulis juga memiliki beberapa kelebihan maupun kekurangan. Adapun beberapa kelebihan konstitusi tidak tertulis, diantaranya:

1. Fleksibel dan mudah diubah

Hal ini jelas merupakan salah satu keuntungan yang diketahui dari konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis bersifat fleksibel, tidak menimbulkan masalah amandemen dan dapat dengan mudah diadaptasi untuk menghadapi perubahan perkembangan sosial, ekonomi dan politik suatu negara. Inilah sebabnya mengapa negara-negara seperti Kanada, Israel, dll masih memiliki konstitusi tidak tertulis hingga saat ini.

Hal ini bersifat elastis untuk memenuhi kebutuhan negara saat ini dan masa depan. Sifatnya yang fleksibel memungkinkan adanya kompromi antar organ atau pemerintah dalam situasi yang sesuai untuk kepentingan negara. Namun perlu dicatat bahwa hal ini juga dapat menjadi kelemahan konstitusi tidak tertulis. Alasannya karena sifat konstitusi yang fleksibel akan memungkinkan terjadinya perubahan konstitusi yang tidak diperlukan.

2. Pengambilan keputusan yang mudah dan cepat pada saat mendesak

Keuntungan lain dari konstitusi tertulis adalah memungkinkan pengambilan keputusan yang mudah dan cepat oleh pemerintah pada saat mendesak dimana konstitusi perlu diubah. Konstitusi tidak tertulis memungkinkan pengambilan keputusan yang mudah dan cepat untuk memenuhi urgensi pemerintahan dan kehidupan berbangsa.

Konstitusi tidak tertulis didasarkan pada cara hidup masyarakat. Tumbuh dalam jangka waktu yang lama dari cara hidup masyarakat. Hal ini sebagian besar ditulis di hati masyarakat dan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keadilan dan kesetaraan.

3. Konstitusi tidak tertulis tumbuh bersama rakyat

Konstitusi tidak tertulis seperti halnya common law, tumbuh dalam jangka waktu yang lama dari cara hidup suatu masyarakat, tidak cocok untuk masyarakat atau populasi multibahasa dan multi agama atau beragam seperti Nigeria. Fleksibilitasnya membuat hukum berkembang mengikuti kehidupan sosial, tren, adat istiadat dan tradisi masyarakat. Hal ini tidak terjadi ketika konstitusi ditulis karena undang-undang selalu sesuai dengan konstitusi.

4. Konstitusi tidak tertulis tidak menimbulkan banyak litigasi

Konstitusi tidak tertulis juga bermanfaat karena tidak menimbulkan banyak litigasi. Undang-undang yang mengatur negara tidak dimuat dalam satu dokumen sehingga tidak setiap warga negara mempunyai akses terhadap dokumen tersebut sehingga sebagian besar masyarakat tidak mengetahui hak dan kewajibannya.

Hukum biasanya didasarkan pada apa yang ditafsirkan oleh lembaga peradilan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak mengajukan gugatan ke pengadilan karena tidak dapat memperkirakan hasil putusan pengadilan yang tidak berdasarkan hukum tertulis.

Sementara beberapa kelemahan konstitusi tidak tertulis, yaitu:

1. Biasanya tidak jelas dan tidak pasti

Karena peraturan dan perundang-undangan yang menjadi pedoman negara tidak terkandung dalam satu dokumen, selalu ada ketidakpastian mengenai apa sebenarnya undang-undang tersebut. Sifatnya yang tidak tertulis dapat membuat kepastian ketentuan dan isinya menjadi tidak mudah dan bergantung pada opini individu dan tingkat pencerahan.

Ketidakpastian ketentuan-ketentuannya tidak memungkinkan rujukan yang mudah dan dapat mendorong terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak warga negara yang tidak cukup paham untuk mengetahui bagaimana kedudukan undang-undang tersebut. Hal ini merupakan kelemahan konstitusi tidak tertulis dan banyak dikritik oleh para sarjana.

Konstitusi yang tidak tertulis biasanya tidak jelas, tidak pasti, atau tidak dapat dipahami. Ketidakpastian ketentuan konstitusi tidak tertulis merupakan salah satu kelemahan utama konstitusi ini. Seperti yang Anda ketahui, konstitusi yang baik harus jelas, tidak ambigu, dan pasti. Inilah ciri-ciri utama konstitusi yang baik. Konstitusi yang tidak tertulis tidak selalu jelas karena konstitusi tidak dimuat dalam satu dokumen.

Dengan kata lain, untuk memahami ketentuan-ketentuan konstitusi, kita perlu mencari undang-undang lain yang menjelaskan konstitusi. Hal ini membuat sebagian besar tugas penafsiran undang-undang berada di tangan pengadilan. Dalam hal ini, ketentuan-ketentuan dalam konstitusi akan menjadi tidak pasti, dan sangat sulit bagi siapa pun untuk menguraikan apa tujuan dari ketentuan tertentu.

Berbeda dengan konstitusi tidak tertulis, konstitusi tertulis dimuat dalam satu dokumen. Ketentuan-ketentuan dalam konstitusi jenis ini biasanya mengacu pada ketentuan-ketentuan lain untuk memastikan bahwa maksud sebenarnya dari pembuat undang-undang dapat dipahami.

2. Sulit memastikan inkonstitusionalitas suatu undang-undang

Dengan tidak adanya pendidikan dan pencerahan masyarakat, konstitusi tidak tertulis tidak memungkinkan individu mengetahui hak dan kewajibannya atau kewajiban yang harus dibayar oleh pemerintah. Ini sebenarnya salah satu kelemahan terbesar memiliki konstitusi tidak tertulis di suatu negara.

Sifatnya yang tidak tertulis membuat tidak mudah untuk segera memastikan inkonstitusionalitas suatu undang-undang. Hal ini dapat mendorong munculnya kediktatoran melalui manipulasi dan eksploitasi ketentuan-ketentuan yang tidak tepat atau tidak tertulis.

Sebagaimana telah disebutkan, jika konstitusi tidak tertulis, maka hukum biasanya merupakan apa yang dinyatakan oleh lembaga peradilan. Hal ini mungkin tidak didasarkan pada prinsip atau undang-undang hukum apa pun. Tidak diragukan lagi, ini adalah kelemahan dari konstitusi tidak tertulis.

3. Tidak cocok untuk sistem pemerintahan federal

Karena sebagian konstitusi tertulis dan sebagian tidak tertulis, sebagian besar konstitusi tidak tertulis bergantung pada banyak praktik atau konvensi, yaitu praktik konstitusional yang belum tentu merupakan aturan hukum (misalnya konstitusi Inggris). Ini adalah salah satu ciri utama konstitusi tidak tertulis dan mungkin tidak cocok untuk sistem pemerintahan federal.

Konstitusi tidak tertulis tidak dapat menopang sistem pemerintahan federal karena struktur pemerintahan federal memerlukan keputusan yang jelas mengenai kekuasaan dan tugas antara atau di antara berbagai lembaga pemerintahan dan pemisahan kekuasaan dan tugas antara dan di antara berbagai cabang pemerintahan. Hal ini juga merupakan kelemahan dari konstitusi yang tidak tertulis.

Referensi:

Afrizal, Nova Maulana. 2022. Kelebihan dan Kekurangan yang Tertulis dan Tidak Tertulis. Diakses pada 10 September 2023.

Monawaroh, Nafiatul. 2023. Perbedaan Konstitusi Tertulis dan Konstitusi Tidak Tertulis. Diakses pada 09 September 2023.

Putri, Vanya Karunia Mulia. 2023. 2 Jenis Konstitusi: Tertulis dan Tidak Tertulis. Diakses pada tanggal 09 Sept 2023.

Samuel, Edeh. 2020. Kelebihan dan Kekutrangan Konstitusi Tidak Tertulis. Diakses pada 10 September 2023 dari https://bscholarly.com/advantages-disadvantages-unwritten-constitution/ 

Wulandari, Trisna. Perbedaan Konstitusi Tertulis dan Konstitusi Tidak Tertulis Beserta Contoh. Diakses pada 09 September 2023.