IMF Menuntut Presiden RI Agar Menghapus Kebijakan Hilirisasi
Kebijakan hilirisasi, bagaimana pendapat Presiden Jokowi? Larangan ekspor nikel yang dilontarkan langsung oleh Presiden Jokowi membuat resah negara-negara yang bergantung nikel Indonesia. Nikel menjadi primadona di antara hasil tambang lainnya, karna dianggap memiliki nilai tinggi dan tidak menimbulkan dampak besar terhadap limbah, seperti halnya batubara. Apakah kebijakan hilirisasi ini sebuah jurus untuk menggaet minat Elon Musk untuk berinvenstasi setelah membatalkannya beberapa waktu belakang?
Guncangan perdebatan hilirisasi menjadi kebijakan yang mendapat banyak komentar dari beberapa negara, tentu hal sama dilakukan oleh International Monetary Fund (IMF) dalam laporan IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia. Lalu apa itu IMF? Apakah permintaanya wajib dilakukan seperti hukum internasional yang melekat pada negara ratifikasi atau akan menjadi kebiasaan bagi negara-negara terkait? Mari kita simak penjelasan lebih lengkapnya.
Baca juga: Asas Hukum Internasional: Pengertian dan Implementasinya
IMF Minta Kebijakan Hilirisasi Dihapus Bertahap
IMF menjadi suatu organisasi yang memiliki peranan dalam menangani masalah keuangan, atau lembaga sentral yang berasal dari sistem moneter internasional. Pertolongan pertama di tingkat internasional yang biasa dilakukan oleh IMF. Namun, tidak ada persyaratan dari IMF yang secara spesifik mengharuskan penghapusan kebijakan hilirisasi.
Hilirisasi, yang juga dikenal sebagai kebijakan pengembangan industri atau kebijakan pembangunan dalam negeri, adalah strategi yang digunakan oleh banyak negara untuk meningkatkan nilai tambah produk dan layanan dalam rantai produksi domestik.
Penghapusan hilirisasi dengan tegas diungkapakan Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa hilirisasi merupakan salah satu program prioritas dan unggulan dalam neingkatkan nilai komoditas yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Bertahun-tahun hasil tambang mentah Indonesia dinikmati oleh pihak asing.
Namun, dengan hilirisasi yang dinilai berhasil memberikan nilai tambah yang signifikan mengurangi hal tersebut. Apakah hilirisasi menjadi kebijakan 100 % menolak ekspor nikel? Lalu bagaimana dengan Indonesia yang masih menjual nikelnya ke China dan bagaimana kepemilikan smelter-smelter nikel sebagian dikuasai oleh pihak asing? Tentu itu menjadi pertanyaan besar dalam masyarakat.
Permintaan IMF juga dijawab oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, yang pada pers nya mengungkapkan bahwa pernyataan IMF tentang Indonesia akan rugi akibat kebijakan ini ditolak secara mentah oleh pernyataan Menteri Investasi, yang menyatakan sejak adanya kebijakan hilirisasi keuntungan Indonesia naik sepuluh kali lipat menjadi US$ 30 miliar pada tahun 2022.
Baca juga: Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia
Alasan IMF Menuntut Kebijakan Hilirisasi di Indonesia
Laporan IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia memberikan beberapa rekomendasi kebijakan untuk Indonesia terkait hilirisasi, IMF menilai jika kebijakan industri memang harus tetap direncanakan secara matang sehingga tidak dapat menghambat adanya persaingan dan invoasi, alasan IMF memberikan pernyataan untuk menghapus hilirisasi menjadi alasan utama yakni kerugian besar akan dialami oleh Indonesia.
Kementerian Penanaman Modal memperhatikan tiga poin dari laporan IMF yakni bahwa IMF mengakui adanya pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, bahwa foreign direct investment (FDI) Indonesia akan terus tumbuh sekitar 19 persen dan mendukung adanya pertumbuhan ekonomi.
Hilirisasi menjadi faktor mendorong transformasi struktural dan menciptakan nilai tambah akan tetapi, kebijakan ini bertentangan dengan larangan ekspor. Alasan lain IMF mempertimbangakan untuk mengahapus kebijakan ini berkaitan dengan analisa biaya dan manfaat, yang dalam hal ini kebijakan hilirisasi dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi negara lain.
Keuntungan dan Kelemahan Kebijakan Hilirisasi
Kebijakan hilirisasi dapat membantu diversifikasi ekonomi suatu negara dengan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah atau komoditas, mengembangkan sektor industri yang lebih maju, negara dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas.
Peningkatan nilai tambah, hilirisasi memungkinkan suatu negara untuk meningkatkan nilai tambah produknya dengan mengubah komoditas atau bahan mentah menjadi produk jadi yang lebih kompleks. Dengan demikian, negara dapat meningkatkan pendapatan ekspor dan mengurangi ketergantungan pada harga bahan mentah yang fluktuatif. Selain, kelebihan terdapat kekurangan yang juga menjadi perhatian terkait kebijakan hilirisasi.
Adapun kekurangan dari kebijakan hilirisasi, yaitu memerlukan investasi besar. Proses hilirisasi seringkali memerlukan investasi yang besar dalam infrastruktur, teknologi, dan pelatihan tenaga kerja. Kebijakan ini mungkin tidak dapat dilaksanakan secara efektif jika sumber daya yang cukup tidak tersedia atau jika pemerintah tidak mampu mengalokasikan dana yang cukup untuk mendukung implementasinya.
Kebijakan hilirisasi juga dapat menimbulkan risiko kegagalan pasar, hilirisasi mungkin menghadapi risiko kegagalan pasar jika produk yang dihasilkan tidak dapat bersaing dengan produk impor atau jika permintaan pasar tidak mencukupi. Jika tidak ada kebijakan yang tepat untuk melindungi dan mendukung industri dalam negeri, maka sektor hilirisasi dapat menghadapi tantangan yang signifikan.
Referensi
Alaydrus, Hadijah. 2023. IMF Minta Jokowi Hapus Hilirisasi!. https://www.cnbcindonesia.com diakses pada 2 Juli 2023.
Purba, Gervin Nathaniel. 2023. IMF Minta Indonesia Hapus Kebijakan Hilirisasi. https://www.metrotvnews.com diakses pada 2 Juli 2023.
