Adat Suku Dayak Pesaguan

Pada tanggal 18 Januari 2025, di Balai Adat Rumah Panjang, masyarakat Suku Dayak Pesaguan di Kabupaten Ketapang menjatuhkan vonis adat kepada orang-orang yang merusak Peraga Adat dan membakar Situs Keramat. Kejadian tersebut tidak hanya berbicara soal penegakan aturan, tetapi juga upaya untuk melindungi nilai-nilai dan tradisi yang sudah lama dijalankan oleh masyarakat adat Dayak Pesaguan tersebut.

Apa itu hukum adat? Hukum adat adalah aturan-aturan yang sudah diwariskan dari nenek moyang dan dijalankan secara turun-temurun oleh suatu komunitas. Aturan ini tidak tertulis, tapi sudah menjadi kebiasaan dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari Masyarakat adat. Bagi Suku Dayak Pesaguan, hukum adat bukan hanya soal mengatur perilaku, melainkan juga untuk menjaga identitas dan persatuan mereka.

Dalam kasus ini, vonis yang dijatuhkan berupa 60 buah tajau bulat (atau tigo koti) menunjukkan bahwa masyarakat sangat menentang perbuatan merusak situs keramat dan simbol-simbol adat. Sanksi yang berat ini juga mengingatkan bahwa sebelumnya sudah pernah ada vonis yang lebih ringan, yaitu 6 buah tajau bulat. Karena pelanggaran yang terjadi kali ini lebih serius dan berulang, maka sanksi pun ditingkatkan.

Baca juga: Kawin Tangkap di Sumba dalam Perspektif Hukum Adat: Warisan Budaya atau Pelanggaran Hak Asasi?

Prinsip Hukum Adat

Dalam hukum adat sendiri juga terdapat prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya untuk memastikan bahwa hukum adat tersebut memiliki identitas yang harus dijaga oleh komunitas yang menganutnya, beberapa prinsip ada di bawah ini:

Kewenangan yang Berasal dari Tradisi

Dalam hukum adat, keputusan diambil secara musyawarah atau diskusi bersama oleh tokoh adat dan masyarakat. Karena keputusan ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, maka keputusannya dianggap sah dan diterima oleh semua.

Keadilan yang Memulihkan Hubungan

Hukum adat tidak hanya fokus pada menghukum pelanggar, tetapi juga pada upaya memperbaiki hubungan yang rusak di antara anggota masyarakat. Sanksi yang berat di sini dimaksudkan agar para pelaku menyadari kesalahan mereka dan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Tujuannya adalah mengembalikan keharmonisan dalam komunitas.

Simbol dan Makna dalam Kehidupan Adat

Tempat-tempat seperti Balai Adat dan situs keramat sangat penting bagi masyarakat adat karena mewakili identitas dan kepercayaan mereka. Merusak tempat-tempat tersebut berarti menghancurkan simbol-simbol yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Oleh karena itu, tindakan merusak dianggap sebagai pelanggaran besar yang harus mendapat sanksi tegas.

Dalam kejadian ini, tokoh adat yang dikenal sebagai Mas Kaya Tungkat Bumi Atuk Kaling mengambil keputusan setelah melalui musyawarah dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan bukan diambil secara sepihak, melainkan hasil dari kesepakatan bersama dalam komunitas tersebut. Ada beberapa poin penting dalam penerapan vonis ini:

1. Legitimasi Keputusan

Karena keputusan diambil bersama oleh tokoh adat dan masyarakat, maka keputusannya memiliki kekuatan moral yang besar. Semua pihak, baik yang berada di dalam maupun di luar komunitas, diingatkan bahwa siapa pun yang melanggar aturan adat harus mendapatkan hukuman yang setimpal.

2. Sanksi sebagai Peringatan

Peningkatan sanksi dari 6 tajau bulat menjadi 60 tajau bulat merupakan bentuk peringatan keras agar tidak terjadi lagi pelanggaran serupa. Sanksi yang berat ini diharapkan bisa menjaga nilai-nilai budaya yang sangat dihargai oleh Masyarakat adat tersebut.

3. Pentingnya Simbol Adat

Tempat-tempat seperti situs keramat dan Peraga Adat merupakan lambang identitas dan sejarah komunitas. Dengan menjatuhkan hukuman tegas terhadap pelaku yang merusak tempat-tempat tersebut, masyarakat mengirimkan pesan bahwa simbol-simbol budaya tidak boleh dianggap remeh.

4. Pendekatan Bersama

Proses pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama, menunjukkan bahwa semua anggota masyarakat memiliki peran dalam menjaga keutuhan adat. Pendekatan ini menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas, sehingga setiap orang merasa bertanggung jawab untuk melestarikan tradisi yang dianutnya.

Penerapan vonis adat ini membawa beberapa dampak penting yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, antara lain:

1. Dengan adanya hukuman yang tegas, masyarakat diingatkan untuk selalu menghormati aturan dan nilai-nilai adat. Semua orang menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga warisan budaya yang telah ada sejak lama.
2. Karena keputusan diambil melalui musyawarah bersama, maka terdapat partisipasi yang cukup dari Masyarakat. Masyarakat diajak untuk menyelesaikan perbedaan melalui diskusi dan mufakat untuk memvonis para pelaku tersebut.
3. Proses musyawarah dan pengambilan keputusan bersama menciptakan rasa solidaritas di antara anggota komunitas. Semua pihak merasa memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan masyarakat.

Keputusan vonis adat yang dijatuhkan pada 18 Januari 2025 merupakan contoh nyata bagaimana masyarakat Suku Dayak Pesaguan menjaga tradisi dan nilai-nilai budaya mereka. Dengan mengambil keputusan melalui musyawarah bersama, masyarakat menunjukkan bahwa aturan adat memiliki kekuatan tersendiri dalam mengatur kehidupan dan menjaga keharmonisan komunitas.

Di tengah perkembangan zaman dan modernisasi, keberadaan hukum adat tetap menjadi pondasi penting bagi masyarakat adat. Hukum adat mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan yang tidak hanya berguna dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi identitas yang membedakan komunitas adat dari kelompok lainnya.

Akhir kata, keputusan vonis adat yang tegas ini merupakan wujud nyata dari komitmen masyarakat adat untuk menjaga dan melestarikan tradisi serta nilai budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui kerja sama dan musyawarah, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang damai, harmonis, dan penuh penghargaan terhadap sejarah serta identitas bersama.