Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan proyek ambisius pemerintah yang membutuhkan landasan hukum kuat, yakni Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). Proses pengesahan UU ini melibatkan peran penting Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif dan Presiden sebagai eksekutif. Kedua lembaga ini bekerja sama dalam merancang dan mengesahkan kebijakan strategis tersebut.
Artikel ini akan membahas peran DPR dan Presiden dalam pengesahan UU IKN melalui perspektif hukum tata negara. Dengan menganalisis teori pembagian kekuasaan dan kedaulatan rakyat, artikel ini juga akan mengeksplorasi dinamika politik serta pro dan kontra yang mewarnai proses pengesahan UU ini, serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan di masa depan.
Baca juga: Kasus E-KTP: Analisis Mendalam dan Dampaknya dalam Konteks Ilmu Negara
Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) menjadi fondasi hukum bagi pembangunan Ibu Kota Nusantara yang akan berlokasi di Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota ini bukan hanya sekadar perubahan lokasi administratif, tetapi juga upaya strategis untuk mewujudkan beberapa tujuan besar bangsa. Dalam menghadapi era digital dan dinamika global, Indonesia merespons dengan langkah berani melalui pembentukan Otorita IKN—pemerintah daerah khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang modern, efektif, dan efisien dalam menjalankan urusan publik di tengah transformasi digital.
Pemindahan ibu kota ke Nusantara berlandaskan pada tiga tujuan utama. Pertama, ibu kota baru ini diharapkan menjadi simbol identitas nasional, yang mencerminkan keanekaragaman dan kekuatan persatuan Indonesia. Kedua, Nusantara dirancang sebagai kota berkelanjutan di dunia, dengan perhatian besar pada aspek lingkungan hidup, tata ruang yang cermat, serta penggunaan teknologi hijau. Ketiga, IKN diharapkan menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia di masa depan, yang akan mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan antara wilayah barat dan timur Indonesia.
Peran Krusial DPR dan Presiden dalam Pengesahan UU IKN
Proses pengesahan UU IKN menunjukkan dinamika checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPR dan Presiden, sebagai lembaga legislatif dan eksekutif, memainkan peran vital dalam menghasilkan landasan hukum pemindahan ibu kota negara.
Prof. Ahmad Fadli, pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, menjelaskan bahwa proses legislasi UU IKN mencerminkan kolaborasi konstruktif antara DPR dan pemerintah. “Pembahasan RUU IKN melibatkan diskusi intensif antara Komisi II DPR dan pemerintah. Berbagai aspek dikaji secara mendalam, mulai dari dampak lingkungan hingga anggaran,” ungkapnya.
Ketua Komisi II DPR, dalam sebuah wawancara eksklusif, menekankan bahwa parlemen telah melakukan serangkaian rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan berbagai pemangku kepentingan. “Kami mengundang akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil untuk memberikan masukan. Proses ini memastikan bahwa UU IKN mencerminkan aspirasi berbagai pihak,” jelasnya.
Sementara itu, pihak eksekutif yang dipimpin Presiden juga aktif dalam proses penyusunan naskah akademik dan draf RUU. Tim khusus yang dibentuk Presiden bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Hukum dan HAM untuk memastikan aspek teknis dan yuridis UU IKN sesuai dengan visi pembangunan nasional.
Pembelajaran dari Perspektif Hukum Tata Negara
Proses legislasi UU IKN memberikan beberapa pelajaran berharga dalam konteks hukum tata negara Indonesia. Dr. Ratna Sari, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menggarisbawahi beberapa aspek penting:
- Penguatan Prinsip Deliberatif Proses pembahasan UU IKN menunjukkan pentingnya musyawarah dan dialog antara berbagai pihak. “Ini menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi kita, kebijakan strategis nasional harus melalui proses deliberasi yang melibatkan berbagai elemen,” ujar Dr. Sari.
- Implementasi Asas Kedaulatan Rakyat Keterlibatan DPR sebagai representasi rakyat dalam proses legislasi mencerminkan pelaksanaan asas kedaulatan rakyat. Meskipun inisiatif pemindahan ibu kota berasal dari eksekutif, peran DPR dalam pembahasan dan pengesahan UU memastikan legitimasi demokratis.
- Penerapan Prinsip Checks and Balances Prof. Fadli menambahkan, “Proses ini menunjukkan bekerjanya sistem checks and balances. DPR tidak hanya menyetujui usulan pemerintah, tetapi juga memberikan masukan kritis dan melakukan pengawasan.”
Tantangan Implementasi dari Perspektif Hukum
Meskipun UU IKN telah disahkan, tantangan implementasi dari perspektif hukum masih harus dihadapi. Dr. Yusril Mahendra, mantan Menteri Hukum dan HAM, mengingatkan pentingnya harmonisasi regulasi. “Masih ada sekitar 25 regulasi turunan yang harus disiapkan. Tantangannya adalah memastikan semua regulasi ini sinkron dan tidak tumpang tindih,” jelasnya.
Baca juga: Pernyataan Yusril Ihza Mahendra Mengenai Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Presiden
Lebih lanjut, aspek yurisdiksi dan kewenangan Otorita IKN juga perlu dipertegas untuk menghindari konflik dengan pemerintah daerah setempat. “Perlu ada kejelasan pembagian kewenangan antara Otorita IKN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” tambah Dr. Mahendra.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Pemindahan ibu kota tidak hanya berdampak pada sistem pemerintahan, tetapi juga pada aspek ekonomi dan sosial. Ekonom senior Bank Mandiri, Diana Kusuma, memprediksi akan terjadi pergeseran aktivitas ekonomi ke Kalimantan. “Pembangunan IKN akan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia bagian tengah, yang pada gilirannya dapat mendorong pemerataan pembangunan nasional,” jelasnya.
Sementara itu, Jakarta sebagai bekas ibu kota juga akan mengalami transformasi. Pemerintah DKI Jakarta telah menyiapkan rencana untuk mengembangkan Jakarta sebagai pusat bisnis dan keuangan internasional pasca kepindahan ibu kota negara.
Langkah Ke Depan
Implementasi UU IKN masih memerlukan berbagai persiapan. Pemerintah telah membentuk tim transisi yang akan mengawal proses pemindahan ibu kota. “Kita membutuhkan perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik antar semua pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran proses pemindahan,” ujar Kepala Otorita IKN.
Terlepas dari berbagai tantangan yang ada, langkah pemindahan ibu kota ini diyakini sebagai momentum untuk membangun fondasi baru bagi sistem pemerintahan Indonesia yang lebih baik. Dengan persiapan yang matang dan komitmen dari semua pihak, transformasi ini diharapkan dapat membawa Indonesia menuju era baru yang lebih maju dan berkelanjutan.
Penutup
Pengesahan UU IKN tidak hanya menjadi tonggak sejarah dalam pemindahan ibu kota, tetapi juga memberikan pembelajaran berharga tentang proses legislasi dan implementasi prinsip-prinsip hukum tata negara di Indonesia. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip good governance dan pembelajaran dari proses legislasi ini, diharapkan implementasi UU IKN dapat berjalan sesuai dengan cita-cita dan tujuan pemindahan ibu kota negara.
