PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ialah memiliki kesamaan dengan pailit namun berbeda. PKPU biasanya digunakan sebagai upaya penyelesaian masalah finansial oleh kedua belah pihak yang terlibat sebelum menjadi permasalahan yang lebih besar. Adapun PKPU yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan tindakan untuk mencegah adanya krisis keuangan yang semakin memburuk, PKPU dapat dikatakan sebagai suatu cara untuk mencapai persetujuan antara debitur dengan kreditur mengenai utang piutang yang ditetapkan melalui pengadilan niaga.
Namun, baru-baru ini banyak yang menjadi pembicaraan bahwa adanya penafsiran banyak mafia dalam kasus PKPU yang diduga menjadi tindakan korupsi. Mari kita lihat penjelasan dibawah terkait adanya dugaan adanya mafia, hingga kejanggalan atas perkara PKPU.
Baca juga: Wajah Kusam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Putusan Janggal Terkait Perkara PKPU
Tidak hanya sebagai Upaya penyelesaian dalam permasalahan finansial namun, PKPU menjadi salah satu modus dari debitur untuk melakukan kewajibannya untuk membayar utang kepada kreditur. Sebaliknya kreditur juga dapat memanfaatkan hal ini untuk bisa mendapatkan bayaran yang lebih besar.
Bermunculan dugaan praktik mafia kasus pada PKPU di pengadilan hal ini mulai disoroti oleh KY, menurut Ketua KY Amzulia Rifai terdapat isu-isu ini menjadi kekhawatiran terhadap sejumlah putusan yang janggal atas perkara kepailitan dan PKPU.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian menarik lantaran diduga terdapat kejanggalan atas prosesnya, yakni perkara permohonan pailit terhadap PT Telkomsel, pada perkara ini empat majelis hakim di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dijatuhi sanski oleh Mahkamah Agung atas sejumlah tindakan tidak profesional dan unsur ketidakadilan dan pengabaian aturan baru dalam penetapan pembayaran kurator dalam pailit PT Telkomsel. PT Telkomsel merupakan salah satu usaha dari Badan Usaha Milik Negara, menurut Yunus jika BUMN dipailitkan tentunya akan merugikan negara untuk kentungan dari kreditur.
Baca juga: Perlunya Langkah Tegas untuk Membasmi Wabah Korupsi
Adanya Mafia Kasus PKPU di Pengadilan
Dugaan mafia dalam penanganan kasus PKPU di peradilan karena hal itu dinyatakan beberapa putusan perkara PKPU aneh ujar Amzulian Rifai. PKPU dari sudut pandang kreditur adalah media untuk kreditur yang menganggap bahwa debiturnya mempunyai prospek cukup baik dalam melunasi sepenuhnya utangnya. Oleh karena itu, mungkin akan menimbulkan dugaan mafia dalam penanganan kasus PKPU.
Atas tanggapan Ketua KPK terhadap informasi yang disampaiakan oleh Ketua KY yang menduga adanya mafia kasus PKPU mungkin akan mengarah pada tindak pidana korupsi (tipikor), maka hal itu ditanggapi dengan melakukan upaya utama untuk mengusut dugaan tersebut apabila telah mendapatkan bukti yang cukup terutama jika adanya tindakan korupsi.
Baca juga: Hakim Agung GS Divonis Bebas Kasus Korupsi
Ancaman Hukuman Mafia Kasus PKPU
Jika pihak-pihak yang terlibat dalam kasus PKPU tidak mematuhi rencana restrukturisasi atau pembayaran utang yang disepakati, kreditur yang terkena dampak dapat mengajukan gugatan hukum terhadap perusahaan atau individu yang berhutang. Ini dapat mengakibatkan putusan pengadilan yang memerintahkan pembayaran utang atau tindakan hukum lainnya.
Ancaman hukuman lainnya yang mungkin dihadapi oleh pihak yang terlibat dalam kasus PKPU termasuk tindakan pidana atau perdata, tergantung pada situasi spesifik dan apakah tindakan hukum yang melanggar hukum telah dilakukan.
Mafia dalam kasus PKPU jika terbukti melakukan tindakan korupsi baik dalam proses penangana perkara dapat diancam dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila terbukti Pemerintah dapat mengambil tindakan untuk menyita aset yang diperoleh melalui tindakan korupsi. Ini dapat termasuk properti, uang tunai, atau aset lain yang diperoleh melalui tindakan ilegal. Selain hukuman pidana dan denda, anggota mafia yang terlibat dalam korupsi dalam konteks PKPU juga dapat dikenai sanksi tambahan, seperti pelarangan berpartisipasi dalam proses PKPU atau penghentian hak-hak tertentu.
Referensi:
Umar, Hamsah. 2023. KY Cium Praktik Mafia Perkara PKPU, Amzulian Rifai Minta KPK Mendalami. https://fajar.co.id/2023/08/24/ky-cium-praktik-mafia-perkara-pkpu-amzulian-rifai-minta-kpk-mendalami/ diakses pada tanggal 2 September 2023
OCBC NISP. 2023. Ap aitu PKPU? Pengertian dan Bedanya dengan Kepailitan. https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/04/19/penundaan-kewajiban-pembayaran-utang#:~:text=Permohonan%20PKPU%20lebih%20didahulukan%20jika,ayat%20%5B4%5D%20UU%20Kepailitan. Diakses pada tanggal 2 September 2023.
Rizki, Januar Mochamad. 2023. KY Soroti Fenomena Mafia Kasus PKPU. https://www.hukumonline.com/berita/a/ky-soroti-fenomena-mafia-kasus-pkpu-lt64e876991670f/ diakses pada tanggal 2 September 2023.
Astuti, Indriyani. 2023. Pakar Hukum Nilai Putusan Janggal Perkara Kepailitan Banyak Dimanfaatkan. https://www.metrotvnews.com/read/k8oCLpnr-pakar-hukum-nilai-putusan-janggal-perkara-kepailitan-banyak-dimanfaatkan diakses pada tanggal 2 September 2023.
Ernes, Yogi, 2023. Banyak Putusan Aneh Bikin Dugaan Mafia Perkara PKPU Mencuat. https://news.detik.com/berita/d-6894471/banyak-putusan-aneh-bikin-dugaan-mafia-perkara-pkpu-mencuat/1 diakses pada tanggal 2 September 2023.
Susanto, Yhulia Vendy. 2023. Soal Dugaan Mafia Kasus PKPU, AKPI: Itu Cuma Klaim Tanpa Bukti. https://nasional.kontan.co.id/news/soal-dugaan-mafia-kasus-pkpu-akpi-itu-cuma-klaim-tanpa-bukti diakses pada tanggal 2 September 2023.
