PINTER HUKUM
#1 Platform for Legal Education and Consulting • Penyedia Layanan Jasa Hukum Terlengkap dan Terpercaya di Indonesia

Sejarah Hukum Pidana di Indonesia

History of Criminal Law in Indonesia

Avatar of Pinter Hukum
Sejarah Hukum Pidana di Indonesia

Sejarah Hukum Pidana di Indonesia

Hukum pidana di Indonesia memiliki sejarah perkembangan yang panjang dan rumit. Hukum pidana digunakan untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan.

Sejarah hukum pidana di Indonesia dimulai sejak zaman kolonial Belanda hingga saat ini, dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi seiring dengan waktu.

Pada masa penjajahan Belanda, hukum pidana yang diterapkan di Indonesia adalah hukum pidana Belanda atau disebut dengan “Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie”.

Baca juga: Hukum Pidana: Pengertian, Jenis, Tujuan, Fungsi, dan Teori Pemidanaan

Hukum pidana ini diberlakukan sejak tahun 1918 dan tetap berlaku hingga kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.

Setelah kemerdekaan, Indonesia mencoba untuk merumuskan dan mengembangkan hukum pidana nasional yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bangsa Indonesia.

Pada tahun 1946, pemerintah Indonesia meluncurkan kitab undang-undang hukum pidana pertama yaitu “Kitab Undang-undang Hukum Pidana” (KUHP) yang terinspirasi dari hukum pidana Belanda.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial-politik di Indonesia, KUHP mengalami beberapa perubahan dan revisi.

Pada tahun 2002, pemerintah Indonesia merilis revisi KUHP yang diharapkan dapat mengikuti perkembangan zaman dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.

Revisi KUHP tersebut mencakup perubahan dan penambahan dalam beberapa pasal, seperti penambahan pasal tentang tindak pidana korupsi, perlindungan hak cipta, dan tindak pidana terorisme.

Revisi tersebut juga mencakup peningkatan sanksi bagi pelaku kejahatan yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.

Baca juga: PENGANTAR HUKUM PIDANA, LENGKAP!

Selain itu, Indonesia juga memiliki beberapa peraturan-peraturan hukum pidana lainnya yang mengatur tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan lain sebagainya.

Dalam perkembangannya, hukum pidana di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dan permasalahan. Salah satu tantangan terbesar adalah penegakan hukum yang tidak selalu konsisten dan adil.

Selain itu, Indonesia juga masih dihadapkan dengan masalah pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana korupsi yang masih merajalela.

Namun, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan sistem hukum pidana di Indonesia dengan melakukan reformasi dan perbaikan.

Beberapa upaya yang dilakukan antara lain adalah penguatan lembaga penegak hukum, peningkatan kualitas kebijakan hukum, dan pengembangan pendidikan hukum yang berkualitas.

Kesimpulan

Dalam kesimpulannya, sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia mencerminkan upaya bangsa Indonesia untuk menciptakan sistem hukum pidana yang adil dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia juga mengalami beberapa perubahan dan revisi yang mencakup peningkatan sanksi bagi pelaku kejahatan yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Konsultasi Gratis